DUKUNG PROGRAM LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK, WAKIL WALI KOTA TEBING TINGGI : PEMKO SIAP BERSINERGI ATASI MASALAH ANAK
Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyatakan komitmennya untuk mendukung dan bersinergi dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak di kota Tebing Tinggi, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga perlindungan dari kekerasan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, H. Chairil Mukmin Tambunan dalam audiensi bersama pengurus LPA Tebing Tinggi, yang berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota, Selasa (03/06/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota mengapresiasi keberadaan LPA dan menegaskan bahwa Pemerintah Kota siap hadir dan berkontribusi dalam setiap program yang berpihak pada anak.
“Kami sangat terbuka untuk bersinergi. Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau ada program atau kegiatan, silakan sampaikan. Kami akan bantu sebatas kemampuan dan kewenangan kami,” ujarnya.
Wakil Wali Kota juga menyampaikan harapannya agar sinergi antara LPA dan Pemko Tebing Tinggi bisa semakin erat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan niat yang sama dan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi anak-anak kita,” katanya.
Terkait kegiatan dalam rangka Hari Anak Nasional pada 23 Juli mendatang, Wakil Wali Kota menyambut baik rencana tersebut dan meminta agar panitia segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar kegiatan dapat difasilitasi secara maksimal.
Sebelumnya, Ketua LPA Kota Tebing Tinggi, Dadi Permadi S.Pd.I menjelaskan sejarah singkat LPA dan peran mereka dalam membantu anak-anak, terutama yang mengalami kekerasan atau terkendala administrasi pendidikan seperti tidak memiliki akta kelahiran atau NIK.
“Kami berdiri sejak 2019. Fokus kami mendampingi anak-anak yang mengalami masalah, baik pendidikan, kesehatan, hingga kekerasan. Beberapa kasus kami tangani bersama Unit PPA dan juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan,” ujar perwakilan LPA Tebing Tinggi.
LPA juga menyoroti permasalahan anak-anak yang berasal dari keluarga broken home dan korban kekerasan, termasuk beberapa kasus anak di bawah umur yang kini sedang ditangani. Pihak LPA berharap ada dukungan lebih lanjut dari Pemko untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, terutama akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
“Seringkali kami menemukan anak-anak yang tidak bisa mendaftar sekolah karena tak punya akta kelahiran atau NIK. Kami berharap ini bisa menjadi perhatian dinas terkait,” ujar salah satu pengurus.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas rencana kegiatan menyambut Hari Anak Nasional pada 23 Juli mendatang. LPA berencana mengadakan kegiatan jalan santai, lomba mewarnai, dan lomba public speaking yang melibatkan pelajar dari TK hingga SMA.
Audiensi diakhiri dengan sesi foto bersama dan rencana tindak lanjut terkait agenda kegiatan Hari Anak Nasional.