WALI KOTA TEBING TINGGI BERSAMA STAKEHOLDER TERKAIT IKUTI RAKOR KEMENDAGRI, BAHAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PROGRAM PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih bersama stakeholder terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di ruang kerja Wali Kota, Lantai IV Gedung Balai Kota, Senin (30/6/2025).
Rakor yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk ini juga turut diikuti oleh para Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dari daerah masing-masing.
Rakor ini membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi serta mengevaluasi program pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh wilayah Indonesia.
Terkait pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Imran, menyoroti evaluasi pemerintah daerah dalam merealisasikan Program Nasional Tiga Juta Rumah.
“Untuk mencapai target Program Nasional Tiga Juta Rumah melalui Pembangunan dan Renovasi tersebut, dibutuhkan keterlibatan dari seluruh stakeholder, seluruh ekosistem perumahan, peran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pemerintahan Desa," jelas Imran.
Isu kesehatan juga menjadi agenda utama dalam rakor ini. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan 50 juta masyarakat akan menerima pemeriksaan kesehatan gratis pada tahun 2025. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, memaparkan data terkini, di mana 10,5 juta masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari total 11 juta pendaftar. Angka ini diprediksi akan terus bertambah.
“Program cek kesehatan gratis angkanya sudah 11 juta pendaftar dan 10,5 juta masyarakat yang sudah diperiksa. Kementerian Kesehatan menargetkan 50 juta masyarakat ditahun 2025,” ujar Menkes RI.
Lebih lanjut, Kemenkes juga berencana melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah mulai tahun ajaran baru Juli 2025, menyasar 53 juta peserta didik usia 7-17 tahun di 282 ribu satuan pendidikan.
Aspek pengendalian inflasi juga menjadi perhatian serius dalam rakor ini. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa pada minggu keempat Juni 2025, Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan 16 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 21 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, hanya satu provinsi yang tercatat stabil.
"Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH adalah beras, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah," terang Kepala BPS.
Menutup rakor, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Thohir Balaw, mereview upaya-upaya konkret yang telah dan belum dilakukan daerah dalam penanganan inflasi. Ada enam upaya konkret yang ditekankan bagi Pemerintah Daerah, yakni melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD.
Perlu diketahui, data Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tebing Tinggi mengikuti data IHK Kota Pematang Siantar. Berdasarkan data BPS Tebing Tinggi, tingkat inflasi Kota Pematang Siantar bulan ke bulan (m to m) pada Mei 2025 tercatat sebesar -0,17 persen, sementara inflasi tahun ke tahun (y to y) sebesar 2,77 persen.
Rakor ini turut dihadiri secara virtual oleh Kepala BPS Azantaro, Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik, Kadisnakerperin Iboy Hutapea, Kadis Perdagangan Koperasi UKM Zahidin, Plt. Kadis Kesehatan dr. Henny Sri Hartati, Kabag Pemerintahan Setdako Ramadhan Barqah Pulungan, Kabag Hukum Setdako Siti Marsita Saragih, Plt. Kabag Perekonomian dan SDA Setdako Safaruddin, Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketapang dan Pertanian Erni Widya, perwakilan TPID, serta instansi terkait dan tim peliputan Diskominfo.